Anggota DPRD Kota Bekasi, Rasnius Pasaribu Turun ke Dapil Serap Aspirasi

KOTA BEKASI, LAPIERO.COM-Anggota DPRD Kota Bekasi Rasnius Pasaribu mengisi masa resesnya dengan mengunjungi Daerah Pemilihannya di Kecamatan Bekasi Utara. Kali ini mendatangi wilayah RW 11, Bulak Perwira, untuk menyerap aspirasi.

Setelah memberi gambaran singkat seputar keanggotaan dan tugas setiap anggota DPRD di Kota Bekasi, anggota Fraksi Golkar Persatuan ini mengingatkan warga untuk tidak bosan-bosan menjalani protokol kesehatan dalam upaya mencegah dan menangkal virus korona. “Upaya bersama berupa menjaga protokol kesehatan ini sangat penting untuk kesehatan diri, keluarga dan masyarakat,” jelas Rasnius. Dia juga mengingat kepada mereka yang melakukan vaksinasi untuk segera menerima vaksin. “Pemerintah telah menyediakan vaksin untuk kesehatan kita, manfaatkan dengan baik,” saran Rasnius.

Pada kesempatan yang sama, Rasnius menyilakan masyarakat mengajukan proposal atau permohonan untuk kebutuhan-kebutuhan bersama seperti pengecoran jalan, pembangunan atau renovasi rumah ibadah atau kebutuhan majlis taklim dan sebagainya. “Proposal bapak ibu akan kami bawa ke Paripurna untuk kami perjuangkan dalam APBD. Kalau gol, realisasinya 2022,” jelas Rasnius lagi.

Yusri, Ketua RT 01/RW 11 menjelaskan bahwa warganya mengalami masalah dengan jalan dan saluran air. Karena itu, Yusri mengharapkan ada pembangunan jalan, dan saluran air dibenahi, sebab ketika dua komponen ini belum dibereskan, wilayahnya selalu dilanda banjir. “Di sini selalu banjir. Pembuangan dari Perumahan Green Ville di sebelah mengarah ke RT kami dan menyebabkan banjir.  Mereka tidak punya saluran pembuangan ke depan,” keluh Yusri lagi.

Warga yang lain menyatakan rasa gembira karena mendapat kesempatan bertemu dengan wakilnya di DPRD. “Kami jarang bertemu dengan wakil kami. Terima kasih atas kunjungan ini. Kami akan membuat perencanaan. Semoga nanti dikabulkan. Selama ini, setiap kali menjelang Pemilu memang selalu ada pengukuran jalan dan lain-lain sampai bosan ngelihatnya, tapi tanpa realisasi,”  seorang warga yang lain.

Ada pula warga yang menanyakan “Kartu Sehat” yang pernah ada. “Kartu sehat itu kami butuhkan. Waktu mau pemilihan, kartu sehat berlaku. Setelah pemilihan, redup. Bagaimana itu?” tanya seorang warga yang lain.

Menjawab pertanyaan tersebut, Rasnius mengatakan, “Oleh KPK, kartu sehat tidak diperkenankan sebab sudah ada BPJS.   Pemkot harus patuhi surat dari KPK itu.” (Lapier 07)