Cabut Hak atas Tanah yang Diterlantarkan

JAKARTA, LAPIERO.COM-Hak atas tanah yang tidak dipergunakan sesuai prolehan hak guna atas atau tidak sesuai dengan perutukan haknya, harus dicabut dan didistribusikan kepada yang lebih membutuhkan. Hal ini ditegaskan Imanta Ginting,  SekretarisJenderal Jokowi Centre dalam rilisnya.

Persoalan penelantaran tanah, jelas Imanta sangat masif terjadi sehingga sangat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menghambat pembangunan. Negara selaku yang berwenang dalam mengatur penggunaan dan hak atas tanah harus segera mencabut semua hak-hak atas tanah yang diterlantarkan, karena di samping merugikan juga berpotensi menimbulkan masalah atau konflik horizontal di tengah tengah masyarakat, di samping kejahatan kejahatan pertanahan lainnya yang dilakukan oleh oknum-oknum mafia tanah yang tumbuh subur. Lanjut Imanta,
Presiden Jokowi menyampaikan data penguasaan Tanah sebesar 59 % tanah di Indonesia dikuasai oleh 1 % dari penduduk Indonesia dan 41 % sisanya dikuasai oleh 99 % penduduk, ini menggambarkan adanya jurang atau ketimpangan dalam pengaturan dan distribusi yang dilakukan oleh negara melalui pemerintah sebelumnya. Hal ini dibenarkan Jokowi tapi bukan dia yang membagi. Dengan demikian, harus ada langkah konkret yang harus segera dilakukan oleh pemerintah. Ini sejalan dengan pernyataan Presiden Jokowi dalam sambutanya dalam Kongres Ekonomi Umat II yang dilaksanakan MUI bahwa hak-hak tanah yang di terlantarkan akan dicabut dan dikelola menjadi Bank Tanah sehingga negara akan lebih mudah menyediakan  tanah untuk pembangunan dan mendistribusikannya kepada yang lebih membutuhkannya.

“Kita sangat berharap dan mendukung sikap Presiden tersebut agar BPN dapat cepat dan tegas mengekskusi Perintah Presiden tersebut,” tegas Imanta.
Dalam beberapa kasus pertanahan yang didampingi Jokowi Centre terhadap masyarakat yang sudah puluhan tahun menguasai tanah, sangat terasa adanya keterlibatan mafia tanah di sana, sehingga dalam penyelesaian kasus tersebut harus ada ketegasan dan good Will pemerintah, dengan mengedepankan regulasi pertanahan sebagaimana semangat reforma agraria yang menjadi program prioritas Presiden Jokowi. Karena yang terjadi di lapangan, sering rakyat atau masyarakat penggarap atau yang punya hak ulayat jadi korban krimanalisasi oleh oknum mafia tanah. “Kita juga sangat mengecam keterlibatan oknum-oknum pejabat yang mau bekerja sama dengan para mafia tanah, Presiden Jokowi sudah dengan tegas secara berulang kali menyampaikan agar Polri tegas dalam menindak mafia mafia tanah tersebut”, Tegas Imanta Ginting. (Lapier 07)