
JAKARTA – Karina Rasmita Sembiring, Instruktur BNSP sekaligus Founder dari Focus InterMedia, bersama Ferdinandus Wali Ate, Presiden Komunitas Literasi Nusantara, pada 11/2 mendatangi kantor pusat Kementerian BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) untuk menyerahkan laporan serta bukti-bukti terkait Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang terjebak dalam situasi kerja yang merugikan di Malaysia.
Laporan tersebut berisi data dan fakta yang mendalam tentang kondisi para PMI yang terjebak dalam situasi kerja yang jauh dari harapan dan tidak sesuai dengan perjanjian mereka.
Karina Rasmita Sembiring mengungkapkan bahwa ia memiliki bukti-bukti fisik, termasuk foto-foto dan video, yang mendokumentasikan kondisi para PMI tersebut yang berjumlah orang.
Bukti-bukti ini menunjukkan bagaimana para PMI diperlakukan secara tidak adil oleh perusahaan tempat mereka bekerja, serta kondisi tempat tinggal yang sangat memprihatinkan, seperti di asrama dan bahkan di hutan.
Banyak dari mereka yang dipaksa bekerja tanpa mendapatkan hak sesuai kontrak, bahkan ada yang dipulangkan secara deportasi tanpa kejelasan.
Data dan Bukti-bukti Terperinci
Karina menjelaskan bahwa bukti-bukti ini mencakup dokumentasi visual dan rekaman yang mendetail tentang kondisi para PMI selama mereka bekerja di Malaysia.
Ia berharap dengan menyerahkan bukti-bukti ini, BP2MI dapat segera mengambil langkah nyata untuk membantu para PMI dan memberikan perlindungan yang lebih baik.
“Bukti-bukti ini kami serahkan sebagai bagian dari upaya untuk memastikan bahwa apa yang kami laporkan sesuai dengan kenyataan di lapangan. Kami berharap BP2MI dapat segera bertindak untuk melindungi mereka,” ungkap Karina.
Ferdinandus Wali Ate, Presiden Komunitas Literasi Nusantara, turut memberikan dukungan penuh terhadap upaya Karina dalam memperjuangkan hak-hak PMI.
Ferdinandus juga menyatakan bahwa meskipun pelindungan dan pemberdayaan PMI seharusnya menjadi tugas utama pemerintah, pihaknya bersama Komunitas Literasi Nusantara akan memberikan pelatihan soft skills dan pengembangan SDM bagi PMI sebagai bentuk bantuan sukarela.
“Kami akan melakukan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi para PMI, termasuk Public Speaking, Personal Branding, dan Kepemimpinan. Ini adalah upaya yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah, namun kami dari Komunitas Literasi Nusantara siap turun tangan membantu dengan sukarela, terutama dalam hal kemanusiaan,” kata Ferdinandus.
”Kami berharap pelatihan ini dapat memberikan bekal bagi PMI untuk kembali ke Indonesia dengan kemampuan yang lebih baik dan dapat bersaing di pasar tenaga kerja,” ujar Ferdinandus lagi.
Ferdinandus juga menegaskan bahwa dirinya akan terus memantau perkembangan kasus ini dan menantikan hasil yang positif dari BP2MI untuk segera menyelesaikan permasalahan yang terjadi.
“Dengan adanya bukti-bukti yang kami miliki, kami memberikan kepercayaan penuh kepada BP2MI untuk menuntaskan kasus ini. Kami juga akan terus melakukan upaya pengumpulan massa untuk memastikan bahwa para pelaku yang ada di balik kasus ini segera ditangkap.” tegasnya.
”Berbicara soal kemanusiaan, ini sangat memprihatinkan,dan kami mendesak agar kasus ini segera diusut tuntas sesuai dengan amanat UUD 45 yang menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkas Ferdinandus.
Harapan dari BP2MI
Irjen. Pol. Drs. I Ketut Suardana, M.Si., Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah BP2MI, menjelaskan bahwa pihaknya akan terus berupaya untuk memperbaiki sistem perlindungan bagi PMI. Dengan adanya revisi undang-undang yang baru, diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih maksimal bagi PMI, khususnya yang bekerja di luar negeri.
Karina Rasmita Sembiring dan Ferdinandus Wali Ate berharap laporan tersebut segera ditindaklanjuti oleh BP2MI, sehingga para PMI yang mengalami penyalahgunaan dapat memperoleh perlindungan dan keadilan yang mereka butuhkan.
Selain itu,mereka juga berharap agar pemerintah dapat lebih peduli terhadap kesejahteraan para PMI, dengan memberikan fasilitas yang memadai dan peluang untuk mereka kembali ke Indonesia dengan keterampilan yang lebih baik. (*)
Leave a Reply