JAKARTA-Pada Selasa (13/5/2025), pukul 4.00 subuh WIT terjadi peristiwa kekerasan dalam operasi militer di 6 kampung di Intan Jaya.
Info terbaru dari Pdt. Ronald Tapilatu, Kepala Biro Papua PGI dalam konferensi pers di Grha Oikumene PGI (15/5) dan dalam pers rilis menyebutkan, peristiwa tersebut menewaskan masyarakat sipil.
Dalam peristiwa itu kata rilis tersebut, ada 950 masyarakat sipil dari 13 gereja asal GKII dan Katolik yang melayani di daerah ini, diinformasikan telah mengungsi, sementara korban jiwa bertambah 3 orang tewas, yaitu Ibu Penginjil Elisa Wandagau, Mono Tapamina, serta Kepala Desa Hitadipa Ruben Wandagau. Data korban lainnya masih terus dicek kembali.
Pendeta Ronald menegaskan, kekerasan dalam bentuk apa pun harus segera dihentikan.
“Gereja-gereja di Indonesia memiliki sikap tegas bahwa penembakan terhadap masyarakat sipil tidak bersenjata sangatlah tidak bisa ditolerir, karenanya harus segera dihentikan. Kekerasan tidak menyelesaikan masalah,” tandasnya.
Selain meminta agar menghentikan semua bentuk kekerasan apa pun, PGI juga meminta agar pemerintah segera memulihkan situasi keamanan lokasi dan memberikan kesempatan bagi gereja dan lembaga kemanusiaan untuk memastikan pemulangan wargagereja yang telah mengungsi.
PGI juga meminta untuk segera menjembatani “percakapan bersama” yang difasilitasi pemerintah dan pemerintah daerah secara demokratis dan bermartabat antara para pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata di wilayah tersebut untuk mencegah berulangnya peristiwa yang sama dan demi mewujudkan rekonsiliasi guna tercapainyakedamaian dan ketentraman di Papua.
Anggota Komisi Papua PGI, Beka Ulung Hapsara yang turut hadir dalam jumpa pers ini, turut menyatakan keprihatinan atas peristiwa kekerasan yang tiada henti di Papua, yang menyebabkan masyarakat sipil menjadi korban. “Negara harus bertanggungjawab untuk ini. Pemerintah harus melakukan pencegahan supaya hal yang sama tidak berulang Kembali,” tegas mantan anggota Komnas HAM ini.
Ia menambahkan, ketika negara bicara pembangunan dan kesejahtaraaan, maka yang menjadi syarat utamanya adalah situasi yang damai. Sebab itu, Komisi Papua PGI menginginkan adanya dialog antara para pihak yang selama ini terlibat dalam berbagai peristiwa kekerasan di Papua, untuk mencari solusi damai yang permanen. (*/EDL)
Leave a Reply