Penerima Bansos Harus Punya Kebun, Minimal ”Dapur Hidup”

Gagasan “penerima bansos harus punya kebun, minimal ”dapur hidup” yang muncul dari diskusi ringan di grup WA IKBS  (31 Maret) sesungguhnya menyentil persoalan serius: relasi antara bantuan sosial, kemandirian, dan mentalitas produktif di tengah masyarakat.

Diskusi hangat berangkat dari gagasan Gustaf Tamo Mbapa yang mendorong pemerintah menggarap 1,8 juta hektar lahan tidur di NTT, muncul pertanyaan yang lebih mendasar: mengapa di daerah seperti Sumba—di mana sebagian besar orang memiliki atau setidaknya punya akses ke lahan—masih ada ketergantungan pada bantuan sosial?

Secara geografis dan kultural, Sumba bukanlah wilayah tanpa sumber daya. Tanah ada, tradisi bertani kuat, dan dalam ingatan kolektif, kebun adalah pusat kehidupan.

Apa yang disampaikan Martinus Lelu Bili menjadi semacam kilas balik: generasi lama yang bangun dini hari, mengolah kebun tanpa bergantung pada siapa pun, dan menghasilkan panen berlimpah—padi, jagung, umbi-umbian, hingga ternak.

Namun kini, menurutnya, ada perubahan ritme hidup. Bantuan sosial—yang sejatinya hadir sebagai penyangga—perlahan dituding ikut membentuk rasa cukup tanpa usaha maksimal.

Kebun dibiarkan, lahan menganggur. Kritik ini mungkin terasa keras, bahkan cenderung generalisasi, tetapi tidak sepenuhnya tanpa dasar.

Nada yang lebih tajam justru datang dari satire Martinus Bobo Milla. Ia menggambarkan seolah-olah kemiskinan “dipertahankan” agar bantuan tetap mengalir.

Di balik kalimat yang berkelindan dengan ironi itu, terselip kritik pada pendekatan bantuan yang kurang menggugah daya dorong masyarakat. Bantuan hadir, tetapi tidak selalu mengubah keadaan.

Keresahan itu menjadi lebih konkret ketika ia menyebut fenomena yang mulai muncul di Weetebula: adanya orang yang secara fisik masih mampu bekerja, namun memilih mengulurkan tangan di depan toko.

Ini bukan sekadar anekdot, melainkan sinyal perubahan sosial yang patut dicermati. Di tanah yang dikenal dengan etos kerja kebun dan ternak, kemunculan praktik mengemis menjadi ironi tersendiri.

Di tengah arus kritik dan nostalgia itu, gagasan Frido Halang terasa paling operasional: bantuan sosial sebaiknya disertai syarat produktif—memiliki kebun, dapur hidup, atau ternak.

Logikanya sederhana: bantuan bukan untuk menggantikan kerja, tetapi untuk menghidupkan kerja. Dengan kata lain, bansos menjadi pemantik, bukan penopang utama.

Dalam konteks Sumba, ide “dapur hidup” sebenarnya bukan hal baru. Ia adalah konsep lama yang pernah menjadi bagian dari keseharian: halaman rumah yang ditanami, kebun yang digarap, ternak yang dipelihara.

Menghidupkan kembali konsep ini berarti mengembalikan keseimbangan antara bantuan dan kemandirian.

Namun demikian, kehati-hatian tetap diperlukan. Tidak semua orang berada dalam kondisi yang sama. Ada yang memang membutuhkan bantuan tanpa syarat karena keterbatasan fisik atau situasi tertentu. Karena itu, gagasan ini lebih tepat dibaca sebagai arah kebijakan ketimbang aturan kaku.

Diskusi di grup WA itu, dengan segala satire dan emosinya, sejatinya memperlihatkan satu hal penting: di Sumba, persoalan bukan semata ketiadaan sumber daya, melainkan bagaimana sumber daya itu dimanfaatkan—atau justru diabaikan.

Ketika lahan ada tetapi tidak digarap, dan bantuan hadir tanpa mendorong produktivitas, maka yang muncul adalah paradoks: kaya potensi, tetapi tetap merasa kekurangan.

Di situlah relevansi gagasan “penerima bansos harus punya kebun.” Bukan sebagai bentuk pembatasan, melainkan sebagai pengingat bahwa di tanah seperti Sumba, tangan yang menanam seharusnya lebih kuat daripada tangan yang meminta.* (EDL)