Pelayanan Dispenduk Kabupaten Sumba Barat Daya Buruk, Masyarakat Berkali-kali Datang Belum Terlayani

Sebagian masyarakat yang datang urus KTP. Suasana tak ubahnya pasar.

Hampir setiap hari, suasana kompleks Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) menyerupai suasana pasar. Kompleks ini dipenuhi oleh masyarakat dari berbagai sudut SBD yang hendak mengurus KTP agar bisa ikut serta dalam Pemilu 2024.

Ada yang datang sudah berkali-kali, namun belum mendapatkan pelayanan. ”Jangankan bisa bawa pulang KTP, perekaman saja belum. Ini hari keempat saya datang,” ungkap seorang wanita muda dari Kecamatan Laura.

Seperti media ini saksikan, sejak pukul 7.30 pada 17 Januari 2024, masyarakat yang berasal dari wilayah yang jauh sudah terlihat di tempat. Misalnya rombongan dari Desa Menne Ate, Kecamatan Wewewa Barat.

Mereka datang pagi-pagi dengan harapan akan mendapatkan pelayanan lebih dahulu. Ternyata, sampai pukul 9, petugas belum nampak. Sekitar pukul 9.30, petugas baru terlihat menyiapkan peralatan.

”Petugas ini punya hati atau tidak e…. Kami datang dari jauh-jauh, tinggalkan pekerjaan, keluarkan biaya. Mereka macam malas tahu dan makan gaji buta saja. Pelayanan buruk sekali,” keluh Magdalena yang sudah di lokasi sejak pukul 7.15 Witeng.

Berdasarkan pemantauan media ini, petugas dari Dispenduk yang akan melakukan perekam KTP di SMK Pancasila, sampai pukul 11.00 Witeng, belum datang.

KTP Syarat Memilih

Antusiasme masyarakat mengurus KTP patut diapresiasi. Kesadaran mereka untuk menunaikan hak mereka dalam pemilu nanti terbilang tinggi. Sayangnya, kinerja Dispenduk sangat buruk sehingga berpotensi merugikan masyarakat.

Beberapa pihak memprediksi, masyarakat yang tidak dapat memilih karena tidak punya KTP bisa memberontak. ”Kesalahan sama sekali bukan di masyarakat, justru ada di kinerja buruk pemerintah. Anehnya, amat sulitnya mengurus KTP di Dispenduk SBD terjadi bertahun-tahun. Memalukan. Jangan salahkan kalau masyarakat nanti memberontak,” kata Emanuel Dapa Loka, warga Desa Pero, Kecamatan Wewewa Barat. (Lapier 9)

See also  PLN Gandeng Jasindo Asuransikan Aset Kelistrikan Senilai US$ 25 Miliar

3 Comments

  1. Saya sepakat,buruknya pelayanan di Disependuk bukan baru kali ini,sudaj berpuluh2 Tahun,meskipun sudah ganti Bupati,hal yang sama,tdk adanya perhatian serius pemerintah yang menjabat

  2. Kinerja buruk dispenduk kabupaten SBD sudah dari dulu, tapi kalau dikasih kertas merah apa biru cepat sekali mereka kerja.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*