JAKARTA — Di Jakarta, mencari tempat untuk bertemu teman, berdiskusi, atau mengadakan kegiatan komunitas tidak selalu mudah. Kafe dan pusat perbelanjaan menawarkan ruang, tetapi sering kali mengharuskan pengunjung mengeluarkan uang.
Sementara itu, ruang publik yang gratis, mudah diakses, dan memungkinkan warga berkegiatan bersama masih menjadi kebutuhan yang mendesak.
Persoalan tersebut menjadi sorotan dalam diskusi Imagine Jakarta: Membayangkan Kota Masa Depan bertema “Menagih Jakarta yang Ramah sebagai Hak Warga atas Ruang Publik”, yang diselenggarakan Ikatan Keluarga Alumni Driyarkara (IKAD) bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Gedung Kesenian Miss Tjitjih, Jakarta Pusat, Jumat (9/10/2026).
Diskusi yang menghadirkan akademisi, seniman, aktivis, dan perwakilan pemerintah itu menyoroti keterbatasan ruang bagi warga, terutama anak muda dan komunitas kreatif, untuk berkumpul, bertukar gagasan, serta menyelenggarakan kegiatan tanpa terbebani biaya tinggi.
Alif Iman Nurlambang, pemandu diskusi, mengingatkan bahwa persoalan ruang publik tidak cukup diukur dari jumlah taman atau fasilitas yang dibangun.
Hal yang lebih mendasar ialah apakah warga benar-benar dapat menggunakan ruang tersebut untuk berinteraksi dan membicarakan kepentingan bersama.
Ketika berkumpul menjadi mahal
Aktivis Malaka Project sekaligus YouTuber Cania Citta menyoroti kesulitan komunitas muda memperoleh tempat untuk mengadakan kegiatan. Biaya penyewaan lokasi yang dapat mencapai puluhan juta rupiah untuk acara berskala tertentu menjadi salah satu hambatan yang dihadapi penyelenggara.
Bagi komunitas dengan sumber daya terbatas, biaya tempat dapat menguras anggaran yang seharusnya digunakan untuk program, pembicara, dan produksi karya.
Akibatnya, kesempatan berkegiatan tidak hanya ditentukan oleh gagasan dan kreativitas, tetapi juga kemampuan finansial.
Cania juga mengkritik kecenderungan kehidupan perkotaan yang semakin bergantung pada konsumsi. Untuk sekadar keluar rumah dan bertemu teman, anak muda sering kali harus memikirkan tempat tujuan sekaligus biaya yang diperlukan.
Situasi ini memperlihatkan bahwa keterbatasan ruang publik bukan hanya persoalan tata kota. Akses terhadap kehidupan sosial juga ikut dipengaruhi oleh daya beli.
Ruang publik dan kehidupan bersama
Pengajar filsafat Universitas Pelita Harapan, Fransisco Budi Hardiman atau Franky, menjelaskan bahwa modernisasi membuat masyarakat perkotaan semakin majemuk dan kompleks. Namun, orang yang tinggal berdekatan tidak otomatis saling mengenal atau membangun solidaritas.
Karena itu, ia menekankan pentingnya third place, yakni tempat ketiga di luar rumah dan tempat kerja yang memungkinkan orang berinteraksi secara informal. Perpustakaan, pasar tradisional, taman, dan ruang komunitas dapat menjalankan fungsi tersebut jika terbuka bagi masyarakat dan tidak mensyaratkan konsumsi.
Arsitek dan peneliti kota serta gender Lathiyfah Shanti Purnamasari, yang akrab disapa Luna, menambahkan bahwa ruang tidak hanya ditentukan oleh desain fisik. Maknanya tumbuh melalui aktivitas, pengalaman, dan ikatan emosional orang-orang yang menggunakannya.
Sementara itu, Ade Darmawan, pendiri Kolektif Ruangrupa Gudskul Ekosistem, mengajak peserta melihat kampung sebagai ruang yang menyimpan kekuatan sosial.
Ruang tamu, lapangan lingkungan, dan tempat sederhana lainnya dapat menjadi ruang bersama ketika warga menggunakannya untuk bertemu, saling membantu, dan menyelenggarakan kegiatan.
Menurut perspektif ini, pembangunan ruang publik tidak cukup berhenti pada penyediaan fasilitas. Ruang tersebut perlu dikelola dan dihidupkan melalui keterlibatan masyarakat.
Kepala Bidang Pemanfaatan Ruang Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Pemprov Jakarta, Ferdinand Ginting, turut menekankan pentingnya perencanaan sesuai kebutuhan pengguna, koordinasi antarlembaga, serta perhatian terhadap akses, keamanan, dan pemeliharaan.
Kota yang memberi ruang bagi warga
Diskusi tersebut juga mengingatkan bahwa ruang publik mempunyai arti penting bagi demokrasi. Di tempat warga bertemu, mereka dapat menyampaikan pendapat, mendengarkan pandangan berbeda, dan membicarakan persoalan bersama.
Karena itu, ruang publik harus dapat diakses oleh berbagai kelompok, termasuk warga berpenghasilan rendah, penyandang disabilitas, anak-anak, dan orang lanjut usia. Keberadaan fasilitas saja tidak cukup jika akses menuju tempat tersebut sulit atau penggunaannya tidak terjangkau.
Tantangan Jakarta bukan hanya membangun lebih banyak fasilitas, melainkan memastikan ruang-ruang itu benar-benar dapat digunakan warga tanpa harus selalu membayar.
Kota yang ramah bukan semata-mata kota dengan gedung modern dan pusat perbelanjaan megah. Kota juga harus menyediakan tempat bagi warganya untuk bertemu, membangun solidaritas, bertukar pikiran, dan tumbuh sebagai komunitas.
Sebab, menjadi warga kota semestinya tidak mensyaratkan kemampuan membeli sesuatu setiap kali ingin berkumpul. (Lap/ 007)
Leave a Reply