Rocky Gerung dan Ujian Menjadi Pengkritik dari Dalam

Rocky Gerung harus tetap jadi dirinya dengan cara berbeda.

Rocky Gerung akhirnya masuk ke lingkar kekuasaan. Bukan sebagai menteri. Bukan pula sebagai pejabat teknis yang mengurus program pemerintahan.

Rocky diangkat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) oleh Presiden Prabowo Subianto pada 2 Oktober 2026. Bersama 25 tokoh lainnya, ia mendapat tugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden.

Keputusan itu segera mengundang reaksi. Betapa tidak? Selama bertahun-tahun Rocky dikenal sebagai salah satu suara paling kritis terhadap pemerintah.

Hampir tidak ada kebijakan penting yang luput dari sorotan dan bongkarannya. Dengan bahasa yang tajam, argumentasi yang panjang, dan kemampuan memainkan logika, ia kerap menguliti kebijakan pemerintah dari berbagai sudut.

Bahkan ketika kabinet Prabowo dikritiknya sebagai kabinet yang gemuk, posisi Rocky tetap berada di luar kekuasaan.

Kini ia justru berada di dalam lingkaran kekuasaan itu. Maka pertanyaan yang paling menarik bukanlah apakah Rocky boleh menerima posisi tersebut. Pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah Rocky masih akan menjadi Rocky?

Ketika ditanya wartawan mengenai keputusannya bergabung dengan pemerintahan, Rocky mengajukan pertanyaan retoris: apa alasan gue menolak?

Jawaban itu sederhana. Tetapi konsekuensinya tidak sederhana. Sebab sejak saat itu Rocky tidak lagi berada sepenuhnya pada posisi seorang pengamat yang bebas berteriak dari luar pagar.

Ia telah memilih masuk ke sebuah ruang yang memiliki konsekuensi, tanggung jawab, dan batas-batas tertentu. Di sinilah ujian sesungguhnya dimulai.

Bukan Lagi Sekadar Mengkritik

Menjadi pengkritik dari luar kekuasaan relatif lebih mudah. Seorang aktivis atau intelektual dapat membongkar kebijakan, menunjukkan kelemahan, mempertanyakan asumsi pemerintah, lalu menawarkan alternatif.

Ia tidak ikut menanggung langsung konsekuensi dari keputusan yang dibuat. Tetapi seorang penasihat Presiden berada dalam situasi yang berbeda. Ia tidak hanya dituntut menemukan apa yang salah. Ia juga harus membantu mencari apa yang lebih tepat.

Dengan kata lain, di sini Rocky memangku jabatan untuk berpikir kritis dan menawarkan solusi. Selama ini Rocky ”menolak” memberi solusi karena tugasnya adalah mengkritik. Sedangkan yang bertugas memberi solusi adalah orang-orang yang digaji untuk itu.

Sekarang Rocky tidak cukup mengatakan bahwa sebuah kebijakan buruk. Ia harus menjelaskan mengapa buruk, apa dampaknya, apa alternatifnya, dan apa konsekuensi dari alternatif tersebut.

See also  RI Jadi Tuan Rumah KTT G-20, Menteri BUMN Pastikan Keandalan Suplai Listrik di Bali

Di sinilah daya kritis memperoleh makna baru. Kritik tidak boleh kehilangan ketajamannya. Tetapi kritik harus berubah menjadi pertimbangan. Dan pertimbangan harus berubah menjadi pencerahan bagi pengambil keputusan.

Secara kelembagaan, memang itulah mandat Wantimpres. Dewan ini bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, bahkan baik diminta maupun tidak diminta.

Rocky sendiri, seusai pelantikan, menyebut posisi Wantimpres memiliki kedudukan etis, bukan teknis. Ia menggambarkannya seperti oversight committee: sebuah ruang untuk melihat dampak kebijakan, mengevaluasi arah kebijakan, dan menunjukkan tanpa ragu apa yang keliru dalam persepsi publik terhadap kekuasaan.

Pernyataan itu menarik. Sebab di situlah sebenarnya Rocky mempunyai ruang untuk tetap menjadi Rocky.

Rocky Tidak Perlu Menjadi Orang Llain

Ada orang-orang yang mengkritik Rocky karena sekarang menerima posisi di lingkaran kekuasaan. Sebagian melihat keputusan itu sebagai kontradiksi dengan sikap kritisnya selama ini. Bahkan ada yang menilai kritik Rocky pada masa lalu hanyalah jalan menuju kursi kekuasaan.

Itu adalah interpretasi politik yang sah untuk diperdebatkan. Tetapi ada pertanyaan yang jauh lebih produktif. Bagaimana kita menguji apakah Rocky memang berubah?

Jawabannya sederhana: lihat apa yang dilakukannya setelah berada di dalam.

Jika kritiknya hilang karena jabatan, maka publik mempunyai alasan untuk mempertanyakan konsistensinya.

Jika kritiknya tetap hidup, tetapi sekarang digunakan untuk membantu Presiden melihat persoalan dengan lebih jernih, maka posisi itu justru memberikan fungsi baru bagi intelektual kritis.

Dengan kata lain, yang harus berubah bukan prinsip berpikirnya, melainkan posisi dari mana ia berpikir.

Dulu ia berbicara kepada pemerintah dari luar. Sekarang ia dapat berbicara kepada Presiden dari dalam.

Dulu ia membedah kebijakan yang sudah diumumkan. Sekarang ia mempunyai kesempatan untuk mempertanyakan sebuah gagasan sebelum menjadi kebijakan. Perubahan posisi ini justru dapat menjadi kekuatan.

Dari Kritik Menuju Pertimbangan

Namun ada perbedaan besar antara kritik dan pertimbangan. Seorang aktivis bisa berkata: jangan lakukan itu karena itu salah.

See also  Terkait Romo Benny, Ini Tujuh Kebohongan dan Ujaran Kebencian Rocky Gerung, Refly Harun dan Kawan-kawan

Seorang penasihat harus bertanya lebih jauh: Jika tidak dilakukan, apa akibatnya? Jika dilakukan, siapa yang terkena dampaknya? Apa pilihan lain? Apa konsekuensi ekonominya? Apa dampak sosialnya? Apa implikasinya bagi hukum, demokrasi, dan kepentingan publik?

Dengan demikian, seorang penasihat yang baik bukanlah orang yang selalu mengatakan “ya” kepada Presiden. Ia justru diperlukan karena mampu mengatakan: “Tidak, Presiden. Pertimbangan itu perlu dikaji ulang.”

Dan sebaliknya, ia juga harus mampu mengatakan: “Ya, ini layak dilakukan, tetapi dengan syarat-syarat tertentu.”

Di situlah kualitas seorang penasihat diuji. Sebab Presiden akhirnya tetaplah pengambil keputusan. Wantimpres memberi pertimbangan; Presiden yang memutuskan.

Bahkan menurut keterangan Wantimpres, pertimbangan yang diberikan bersifat rahasia. Karena itu publik mungkin tidak akan pernah mengetahui seluruh nasihat yang diberikan Rocky kepada Presiden.

Konsekuensinya jelas: ukuran keberhasilan Rocky tidak dapat semata-mata dilihat dari seberapa sering ia muncul di televisi atau seberapa keras ia mengkritik pemerintah.

Ukuran yang lebih penting justru berada di ruang yang tidak terlihat publik. Apakah ia berani mengatakan yang benar ketika Presiden mungkin tidak ingin mendengarnya?

Aristoteles dan Kebijaksanaan Praktis

Dalam tradisi filsafat politik, ada satu konsep yang relevan untuk membaca perubahan posisi Rocky: phronesis, atau kebijaksanaan praktis, yang banyak dibahas Aristoteles.

Bagi Aristoteles, politik bukan hanya perkara gagasan yang ideal. Politik adalah seni mengambil keputusan konkret dalam situasi konkret.

Karena itu, seorang negarawan membutuhkan kebijaksanaan praktis: kemampuan menimbang tujuan, keadaan, sarana, konsekuensi, dan kepentingan bersama sebelum mengambil keputusan.

Dalam Laws, Plato membayangkan sebuah dewan yang terdiri atas orang-orang yang memiliki kebijaksanaan dan pertimbangan untuk meninjau hukum serta mengusulkan perubahan. Peran itu menarik karena menunjukkan bahwa dalam kehidupan politik, kekuasaan tidak cukup hanya memiliki orang yang memerintah.

Kekuasaan juga membutuhkan orang-orang yang mampu mengawasi, menimbang, mengingatkan, dan menunjukkan kemungkinan kesalahan.

Dalam pengertian itu, Rocky tidak harus menjadi philosopher-king. Ia justru bisa mengambil posisi yang mungkin lebih sesuai dengan kekuatannya: philosopher-adviser—orang yang menggunakan pikiran untuk membantu kekuasaan berpikir.

See also  Kabar Suka Cita dari KWI tentang Rencana Kunjungan Paus ke Indonesia

Bukan mengambil alih kekuasaan. Bukan pula menjadi juru bicara kekuasaan. Melainkan menjadi salah satu orang yang mengingatkan kekuasaan bahwa setiap keputusan mempunyai konsekuensi bagi manusia.

Ujian Sebenarnya Justru Dimulai Sekarang

Ada ironi dalam perjalanan Rocky. Selama berada di luar kekuasaan, ia mempunyai kebebasan untuk mengkritik pemerintah. Setelah masuk ke dalam, kebebasan itu akan diuji oleh kedekatan.

Sebab kekuasaan mempunyai daya tariknya sendiri. Ia dapat membuat seorang pengkritik perlahan-lahan berubah menjadi pembenar.

Karena itu, Rocky tidak perlu membuktikan bahwa ia masih kritis dengan memperbanyak kritik di ruang publik.

Ia harus membuktikannya melalui kualitas pertimbangannya. Bila sebuah kebijakan baik, ia harus berani mengatakan baik. Bila kebijakan itu keliru, ia harus berani mengatakan keliru.

Bila Presiden mengambil keputusan yang berbeda dari pertimbangannya, ia harus tetap menjaga integritas pikirannya.

Dan bila suatu saat ia menemukan bahwa keberadaannya di dalam pemerintahan justru membuatnya tidak lagi dapat menjalankan fungsi kritis tersebut, di situlah keberanian intelektualnya kembali diuji.

Sebab menjadi penasihat bukan berarti kehilangan daya kritis. Justru sebaliknya.

Menjadi penasihat berarti membawa daya kritis itu masuk ke tempat keputusan dibuat. Dari luar, Rocky mengkritik kekuasaan.

Dari dalam, ia seharusnya membantu kekuasaan mengkritik dirinya sendiri. Dan mungkin di situlah makna paling menarik dari kehadiran Rocky Gerung di Wantimpres.

Bukan soal kursi. Bukan pula soal apakah seorang pengkritik akhirnya menjadi bagian dari kekuasaan.

Melainkan apakah pikiran yang selama ini digunakan untuk membongkar kekuasaan kini mampu digunakan untuk membuat kekuasaan berpikir sebelum bertindak.

Sebab kekuasaan yang kuat bukan kekuasaan yang tidak pernah dikritik. Kekuasaan yang sehat justru membutuhkan orang-orang yang cukup dekat untuk memberi pertimbangan, tetapi cukup merdeka untuk mengatakan ketika sesuatu tidak benar.

Jika Rocky mampu menjaga jarak intelektual itu, maka posisinya sekarang bukan akhir dari perjalanan seorang pengkritik.

Justru ini bisa menjadi babak yang lebih sulit: mengkritik kekuasaan dari dalam, tanpa kehilangan kebebasan berpikir.*

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*