Gerakan Masyarakat Sumba (Germasum) Peduli SBD Desak Kapolri Copot Kapolres Sumba Barat Daya

Demonstrasi Germasum di kantor Polres Sumba Barat Daya.

SUMBA BARAT DAYA, LAPIERO.COM-Sejumlah elemen masyarakat yang menghimpun diri dalam Gerakan Masyarakat Sumba (Germasum) Peduli SBD mendesak Kapolri Jend. Listyo Sigit Prabowo untuk mencopot Kapolres Sumba Barat Daya (SBD) AKBP Sigit Harimbawan.

Desakan tersebut mereka sampaikan dalam aksi berdemonstrasi di Kantor Kapolres SBD, Kantor DPRD SBD dan Kantor Bupati SBD pada 15 Agustus 2023.

Mereka menilai, Sigit  sudah tidak bisa menjadi contoh dan teladan, karena diduga melawan UU KUHP No, 303 tentang perjudian dan melawan perintah Kapolri tentang pemberantasan judi.

Mereka menduga Kapolres SBD tersebut justru menjadi dalang yang membekengi perjudian di Pasar Malam HUT GKS Waimangura. Hal ini berdasarkan pemberitaan sejumlah media  dan kesaksian Babinsa Wewewa Barat Sertu Petrus Lalo dan Ketua Klasis Waimangura Yango.

Diduga Memeras

Kapolres SBD juga diduga melakukan pemerasan kepada gereja-gereja atau lembaga-lembaga yang meminta izin keramaian. Dikatakan, Kapolres meminta 20 sag semen kepada Panitia KKR Pdt. Gilbert, Panitia KAPIN Pdt. Dr. Stephen Tong, (20 sag semen), Panitia Hut Ke 76 GKS Waimangura (20 sag semen), Panitia Hut GKS Pusat Rara 27 Juli 2023. Menurut informasi yang Germasum dapatkan, permintaan tersebut dipenuhi.

Dalam aksinya, Germasum juga mempertanyakan kewenangan Kapolres memungut uang 2 juta rupiah dari desa induk dan 1 juta rupiah  dari desa mekar untuk penyelenggaraan pancuan kuda.

“Ini bukan program pemerintah. Jangan jadikan kelemahan Kepala Desa untuk memeras,” pekik Germasum dari mobil komando.

Dalam pers release yang media ini terima dikatakan, Kepala Dinas PMD dan Inspektorat, tidak mengetahui adanya pungutan dari Kapolres kepada setiap Kepala Desa. Mereka justru memerintahkan untuk tidak menggunakan dana desa tanpa alokasi yang jelas.

See also  Ini Menteri Pertanian yang Baru Dilantik Jokowi

Hal lain yang mereka pertanyakan adalah penyelesaian sejumlah kasus pembunuhan di Kecamatan Wewewa Barat seperti pembunuhan di Desa Pero, Karakat, Loura dan kasus penipuan online atas nama Yanti Mori Ate yang sampai saat ini belum tuntas di tangan Kapolres SBD.

Peserta aksi juga menyampaikan dugaan terhadap Kapolres SBD melakukan pungutan liar Galian C (Pasir Laut) di Pantai Managa Aba dan Pantai di Kodi.

Selain itu, Germasum juga menolak tilang kendaraan yang tidak sesuai aturan tilang dan mempertanyakan peruntukan denda tilang.

Mereka mengamati,  tidak ada kasus penilangan yang diselesaikan di pengadilan. Menurut Germasum, kasus selalu berakhir di tingkat Polsek dan Polres.

Mereka menduga Kapolres tidak memperjuangkan pelayanan pembuatan SIM di SBD sehingga pemilik kendaraan yang tidak mempunyai SIM dijadikan ATM berjalan.

Meminta DPRD mendengarkan aspirasi rakyat.

Kritisi Kekuasaan

Bagi Celestino Reda, seorang tokoh muda Sumba di Jakarta aksi demonstrasi tersebut menunjukkan bahwa Rakyat SBD sudah mulai berani mengkritisi kekuasaan agar kekuasaan tidak dipergunakan secara salah, misalnya dengan menjadi beking perjudian.

Namun lanjut Celes mengingatkan, gerakan tersebut barulah permulaan. “Kritik terhadap kekuasaan harus terus dilakukan agar kekuasaan benar-benar sadar bahwa kebijakan dan gerak-geriknya diawasi oleh rakyat. Jika demo ini hanya berlangsung satu kali, sangat mungkin kekuasaan hanya melihat hal ini sebagai protes kecil-kecil saja yang tidak memiliki dampak secara politik,” katanya.

“Jika kekuasaan belum merespon tuntutan teman-teman, saya mendorong agar teman-teman di SBD menggelar demo lagi agar kekuasaan sadar bahwa demo atau penyampaian pendapat ini tidak hanya hangat-hangat kuku,” katanya lagi.

Celestino berharap, DPRD SBD bisa segera memanggil Kapolres SBD dan pihak terkait judi bola guling, agar masalah ini menjadi lebih jelas.

See also  Uskup Jayapura kepada Cendikiawan Katolik Papua: Jangan jadi Pengecut

“Kepada Kapolres SBD harus kita berlakukan azas praduga tak bersalah. Karena itu beliau sebaiknya diberikan kesempatan klarifikasi di ruang sidang DPRD  SBD tentang tuduhan yang selama ini dialamatkan kepadanya. Di sisi lain, DPRD SBD juga perlu mengkonfortir sanggahan Kapolres SBD dengan Babinsa Petrus Lalo yang terlibat dalam pembubaran judi bola guling di Pasar Malam GKS Waimangura,” urai pria yang juga adalah Sekretaris Umum Insan Keluarga Besar Sumba (IKBS) Jabodetabek ini.

DPRD SBD Tidak Peduli

Celes lalu menyinggung surat IKBS yang sama sekali tidak direspons oleh DPRD SBD. IKBS sebagai Ormas, telah mengirim surat ke DPRD SBD, meminta DPRD memanggil Kapolres SBD dan pihak terkait melakukan klarifikasi di ruang sidang DPRD. “Namun sampai sekarang DPRD SBD tidak pernah merespon surat kami,” kata Celes kecewa.

Bagi Celes, sikap diam atau cuek tersebut menunjukkan bahwa DPRD SBD sama sekali tidak responsif terhadap aspirasi masyarakat. Padahal mereka digaji dari pajak rakyat justru untuk merespon dan mengurus masalah-masalah yang dihadapi rakyat.

Celes menilai, DPRD SBD belum menyadari fungsi mereka sebagai pengawas dari jalannya pemerintahan di tingkat Kabupaten.

“Untuk itu, saya mendorong masyarakat SBD untuk menimbang ulang atau tidak memilih anggota-anggota DPRD SBD saat ini yang tidak responsif terhadap aduan masyarakat, seperti judi bola guling ini. DPRD SBD perlu direformasi dan diisi dengan sosok-sosok baru yang lebih berdedikasi, lebih bersih, dan lebih responsif terhadap keluhan keluhan masyarakat,” pungkas entrepreneur muda asal Sumba ini. (Lapier 07)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*