JAKARTA — Forum Studi Masyarakat Sumba Jakarta (FOSMAS Jakarta) mendesak Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo membentuk tim investigasi independen untuk mengusut rangkaian peristiwa yang menyebabkan dua warga meninggal dunia di Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur.
Desakan itu disampaikan FOSMAS Jakarta pada 16 September 2026 menyusul insiden penembakan terhadap Jowa Tana, warga Kampung Wai Makapal, Desa Bali Ledo, Kecamatan Loli, Sumba Barat, pada Selasa (15/9/2026). Jowa meninggal dunia setelah terkena tembakan saat hendak diamankan polisi dalam penanganan perkara dugaan pencurian ternak.
Peristiwa tersebut kemudian memicu kedatangan ratusan warga ke Mapolres Sumba Barat. Situasi di sekitar kantor polisi dilaporkan memanas dan terjadi perusakan fasilitas serta pembakaran kendaraan dinas.
Seorang warga lainnya juga dilaporkan meninggal dunia setelah diduga terkena tembakan dalam kericuhan pada malam hari. Penyebab pasti kematian warga tersebut masih menunggu hasil pemeriksaan dan keterangan resmi pihak berwenang.
Dalam keterangan resminya, FOSMAS Jakarta menyatakan keprihatinan mendalam atas jatuhnya korban jiwa dan menilai rangkaian peristiwa tersebut perlu diusut secara menyeluruh.
FOSMAS Jakarta juga menyoroti penanganan perkara dugaan pencurian ternak yang menjadi awal peristiwa. Menurut organisasi tersebut, proses hukum seharusnya menjadi jalan penyelesaian perkara, bukan berujung pada tindakan yang menimbulkan korban jiwa.
Sementara itu, berdasarkan keterangan Polda NTT, Jowa merupakan salah satu warga yang diduga terlibat dalam jaringan pencurian ternak.
Polisi menyebut Jowa melakukan perlawanan ketika hendak diamankan sehingga petugas melakukan tindakan tegas dan terukur. Keterangan tersebut merupakan versi kepolisian dan masih menjadi bagian dari proses pemeriksaan.
FOSMAS Jakarta meminta proses pemeriksaan dilakukan secara objektif, transparan, imparsial, dan dapat dipertanggungjawabkan. Organisasi tersebut mengusulkan agar tim investigasi melibatkan unsur eksternal, antara lain Komnas HAM, pengawas eksternal Polri, akademisi, dan tokoh masyarakat Sumba.
Selain itu, FOSMAS Jakarta mendesak Kapolri membuka akses informasi mengenai perkembangan penanganan perkara kepada keluarga korban, masyarakat, dan media.
Organisasi itu juga meminta agar setiap anggota kepolisian yang terbukti melanggar prosedur ditindak sesuai ketentuan disiplin maupun pidana yang berlaku.
“Keadilan bagi keluarga korban adalah harga mati,” demikian pernyataan FOSMAS Jakarta.
FOSMAS Jakarta tetap menyatakan dukungan terhadap Kepolisian Republik Indonesia dalam memberantas pencurian ternak di wilayah Sumba.
Namun, organisasi tersebut menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, prinsip proporsionalitas, serta asas praduga tak bersalah.
FOSMAS Jakarta juga mengimbau masyarakat, organisasi masyarakat sipil, dan pemerintah daerah untuk mengawal proses investigasi. Pada saat yang sama, seluruh pihak diminta menahan diri dan mengedepankan dialog agar situasi di Sumba Barat tidak semakin memburuk.
“Tidak ada hukum yang benar jika ditegakkan dengan darah rakyatnya sendiri,” kata Jemianus Tamo Ama, Ketua Bidang Advokasi FOSMAS Jakarta.
Polda NTT sendiri telah menyatakan akan menurunkan tim untuk mengecek kondisi di lapangan dan memeriksa rangkaian peristiwa, termasuk penerapan standar operasional prosedur dalam tindakan kepolisian. (Lap/01)
Leave a Reply